Upaya pemerintah untuk memperbaiki pendataan penduduk dengan meluncurkan proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik, atau dikenal e-KTP, tidak hanya menuai banyak masalah. Besarnya nilai proyek ternyata mendorong orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk meraup untuk besar.
Megaproyek e-KTP direncanakan memakan senilai Rp. 6,9 triliun saat pertama kali diluncurkan. Agar bisa segera diaplikasikan, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan anggaran sampai Rp. 6 triliun pada 2010 dan direncanakan rampung pada 2012.