Mereka Juga Punya Alasan

Rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mendapat reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat. Mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia melakukan aksi ke jalan, menyuarakan kepada anggota legislatif untuk tidak menerima usul pemerintah akan menaikkan harga BBM sebesar Rp. 1.500,- per liter menjadi Rp. 6.000,- per liter untuk jenis BBM premium.

Sepekan lebih mahasiswa bersama elemen masyarakat lainnya melakukan aksi demostrasi memprotes kenaikkan BBM. Adu pisik dengan pihak kepolisian tidak dapat terhindarkan. Mahasiswa bersama elemen masyarakat, tidak menyerah. Aksi penolakan terus dilakukan sampai ada keputusan apakah BBM tetap naik atau tidak.

Penolakan kenaikkan BBM di kalangan partai politik, terjadi pro dan kontra. Hanya ada tiga partai yang sejak awal konsisten menyatakan penolakan kenaikkan BBM yakni PDI Perjuangan, Gerindra dan Hanura. Partai Demokrat sebagai partai pemerintah menyetujui kenaikkan BBM, sedangkan partai koalisi masih menunggu apakah setuju atau tidak. Dua hari menjelang digelar sidang paripurna, Partai Golkar dan PKS menyatakan untuk sementara kenaikkan BBM ditunda.

Kekonsistenan tiga partai yang sejak awal menolak kenaikkan BBM yang diusulkan pemerintah tentu punya asalan. Partai Gerindra menilai kenaikkan BBM merupakan langkah yang tidak tepat. Sebab kenaikkan harga BBM ini akan semakin mempersulit dan membenani kehidupan rakyat. Daya beli masyarakat akan menurun, sebab kenaikkan BBM memicu kenaikkan sejumlah harga pokok dan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Di samping itu tidak ada langkah-langkah lain yang dilakukan pemerintah sebelum kenaikkan BBM.

Menurut Ketua DPD Partai Gerindra Sumut, Ir. Ramses Simbolon, MSc, kenaikkan harga BBM bukan solusi untuk menekan beban subsidi di APBN. Dia memberikan lima alasan Partai Gerindra menolak kenaikkan harga BBM.

Pertama, kenaikkan harga BBM hanya semakin mempersulit kehidupan rayat. Kenaikkan BBM akan disusul kenaikkan harga-harga kebutuhan pokok. Bohong jika ada yang mengatakan kenaikkan harga BBM tidak membebani kehidupan rakyat. Uangkapnya didampingi Sekretaris Sri Kumala SE, MM, Bendahara Richard Sidabutar, SE.

Kedua, pemerintah semestinya melakukan evaluasi atas produk minyak dan gas nasional yang terus menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Turunnya produksi minyak dan gas itu akibat kurangnya eksplorasi dan ekspoloitasi di wilayah kerja operasi yang sudah ada. Kalau produksi nasional naik dan impor turun, harga akan terjangkau meskipun harga minyak dunia naik.

Alasan ketiga, harusnya pemerintah menghemat anggaran untuk belanja pegawai yang terus meningkat sementara subsidi BBM turun drastis. Dengan kalkulasi yang tepat pemerintah bisa menghemat APBN tanpa perlu menaikkan BBM. Keempat, pemerintah harus memikirkan energi alternatif yang terbarukan seperti biodisel dan bioetanol. Disamping itu, penggunaan panas bumi juga perlu dimaksimalkan. Ini untuk jangka menengan dan panjang.

Alasan kelima yang digunakan Gerindra, jangan sampai penghitungan harga BBM tergantung pada mekanisme pasar. Sesuai konstitusi, kita bukan negara kapitalis. Kenaikkan harga BBM tidak diiringi dengan langkah lain untuk menghindarkan rakyat dari dampak yang akan muncul. Menurutnya, rencana pemerintah yang akan menyalurkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikkan BBM kepada masyarakat kecil tidak akan menjadi solusi terbaik. Bantuan tunai tersebut tidak akan berarti apa-apa dengan melejitnya harga kebutuhan bahan pokok selepas kenaikkan harga BBM.

"Yang akan paling terpukul selain rakyat kecil dan UMKM dan pengusaha-pengusaha kecil," ucapnya.

Tidak Benar APBN Jebol

Alasan pemerintah menaikkan BBM karena kenaikan harga migas dunia, penyelamatan APBN dari kebobolan, subsidi BBM banyak dinikmati oleh orang kaya. Menurut Bendahara DPD PDI Perjuangan Sumut, Brilian Moktar SE, MM, alasan yang dilontarkan pemerintah tidak kuat dan mengada-ada. PDI Perjuangan menilai ketakutan pemerintah tidak masuk akal. Menurut PDI Perjuangan, kenaikkan BBM tidak tepat. Alasannya karena fiskal Indonesia masih sehat, UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 pasal 7 ayat 6 menyatakan, harga eceran BBM bersubsidi tidak dinaikkan " selama tahun anggaran 2012". Nota keuangan dan RAPBNP 2012 yang disampaikan pemerintah ke parlemen mendapat tambahan penerimaan sebesar Rp. 59 Triliun, sementara kebutuhan tambahan Subsidi bila tidak dinaikkan Hanya Rp. 55 Triliun.

Mengutip dari pernyataan Tjahyo Kumolo, kata Brilian, Pertamina membeli dari pemerintah 37,7808 miliar liter dengan harga Rp. 5.944,- per liter berarti Rp. 224,5691 triliun. Pertamina membeli dari pasar internasional 25,2192 miliar liter dengan harga Rp. 5.944,- per liter berarti Rp.149,903 triliun. Jumlahnya 63 miliar liter dengan harga Rp. 5.944,- per liter berarti Rp. 374,4721 triliun. Biaya LRT 63 miliar liter @ Rp. 566 ,- berarti Rp. 35,658 triliun. Total pengeluaran Pertamina Rp. 410,13 triliun. Hasil penjualan Pertamina 63 miliar liter @ Rp. 4.500,- berarti Rp. 283,5 triliun. Pertamina defisit uang tunai Rp. 126,63 triliun.

"Masih mengutip dari kwik.com, kalau jumlah penerimaan pemerintah dari Pertamina tidak disembunyikan maka hasilnya pemerintah menerima dari Pertamina Rp. 224,569 triliun. Pemerintah menambah kekurangan Pertamina sejumlah Rp. 126,63 triliun. Per saldo pemerintah kelebihan uang tunai sejumlah Rp. 97,939 triliun. Subsidi PLN dan subsidi lainnya pemerintah masih ada tambahan penerimaan sebesar 59 triliun," jelasnya.

Dampak kenaikan BBM terhadap rakyat Indonesia secara langsung harga barang pokok naik terutama kebutuhan primer. Biaya hidup tinggi, pengangguran bertambah, rakyat miskin bertambah. Inflasi tinggi, industri terancam tutup, UKM terpuruk dan masih dampak lainnya.

Banyak alternatif lain untuk menambah pendapatan pemerintah, selain menaikkan harga BBM, misalnya menaikkan cukai minuman bersoda, rokok, cukai batu bara dan hasil tambang lainnya. Menaikkan cukai, pajak export CPO di perketat, memungut biaya tambahan untuk emas Freeport maupun penambang emas besar lainnya. Pemerintah langsung melakukan G to G untuk pembelian BBM yakni tanpa proses lelang melaui anak–anak perusahaan dan pihak ketiga. Menata kembali arus lalulintas karena kemacetan dapat membuat pemborosan BBM sebesar 25%.

Dia menyimpulkan sesungguhnya pemerintah masih surplus dalam hal BBM, pemborosan terjadi akibat salah kelola. Segera melakukan penghematan energi dan pengalihan kepenggunaan Hidro Power Plant. Pemerintah telah gagal meningkatkan taraf hidup bangsa dari dampak kenaikan BBM, PDI Perjuangan dengan tegas menolak kenaikan BBM yang akan dilakukan pemerintah. Jangan hanya mengeluarkan ratusan triliun untuk subsidi BBM tetapi harus juga mengeluarkan anggaran penelitian untuk mencari alternatif lain pengganti BBM.


Sumber: www.analisadaily.com